Mendeteksi Penyimpangan Seksual di Lingkungan Pendidikan Kita

Oleh: Benny Hendrawan

MENCERMATI berbagai kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini, kembali mengingatkan saya pada kejadian beberapa tahun silam, saat saya melakukan asesmen psikologi terhadap calon kepala sekolah di salah satu kabupaten di Provinsi X.

Singkat cerita, pada saat melakukan skoring dan interpretasi hasil tes, saya mendapati profil psikologis salah seorang calon kepala sekolah  yang sangat menarik untuk diulik. Sebut saja peserta itu dengan sebutan Mr. X. Peserta ini memiliki kecenderungan yang sangat tinggi terhadap aktivitas dan hasrat seksualitas. Saya lalu memeriksa dan membaca lagi data hasil asesmen peserta tes itu berkali-kali, khawatir kalau ada data dan interpretasi tes itu yang salah. Dan hasilnya, memang tidak ada data dan hasil asesmen yang salah. Apalagi yang bersangkutan ini memiliki profil inteligensi, kepemimpinan, kepribadian, dan profil lainnya yang tergolong baik. 

Mendapati profil psikologis yang seperti itu, saya lalu berinisiatif menghubungi sekretaris dinas pendidikan, yang kebetulan menjadi ketua panitia seleksi calon kepala sekolah di kabupaten tersebut. Kepada beliau saya bertanya tentang apakah sudah ada ploating sekolah yang akan ditempati oleh Mr. X, jika Mr. X dinyatakan lulus? Jawab sekretaris dinas itu, sudah ada. Jika sudah ada ploating, lalu di mana proyeksi Mr. X itu akan ditempatkan? Ia menjawab di sekolah X. Kemudian saya bertanya lagi, sekolah X itu mayoritas gurunya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Ia menjawab perempuan. Upss!

Sekretaris dinas itu sepertinya menangkap kekhawatiran saya. Lalu ia bertanya, ada apa dengan Mr. X? Saya lalu menjelaskan bahwa sebenarnya secara potensi, Mr. X cukup berpeluang untuk menjadi kepala sekolah. Tapi saya menyarankan, jika Mr. X nanti benar-benar diangkat menjadi kepala sekolah, maka yang bersangkutan harus ditempatkan di sekolah yang guru-gurunya berjenis kelamin merata, baik laki-laki maupun perempuan. Karena jika di tempatkan di sekolah yang mayoritas guru-gurunya perempuan, saya khawatir suatu saat akan terjadi accident yang tidak dikehendaki, karena profil psikologis yang bersangkutan menunjukkan kecenderungan untuk menyenangi aktivitas seksualitas jauh di atas rata-rata.

Singkat cerita, akhirnya yang bersangkutan diangkat menjadi kepala sekolah. Hari berganti bulan dan bulanpun berganti tahun. Ketika akan memasuki tahun ke 2, tiba-tiba sang sekretaris dinas menghubungi saya via telepon. Kepada saya beliau mengabarkan bahwa apa yang saya kemukakan beberapa tahun yang lalu tentang Mr. X, sekarang benar-benar menjadi kenyataan. Sang kepala sekolah itu terlibat tindak pelecehan seksual kepada guru dan murid-murid perempuannya. OMG.

Tapi jujur saja, saya justeru tidak kaget mendengar kabar tersebut. Apalagi sekretaris dinas pendidikan itu mengatakan bahwa selama ini Mr. X memang ditempatkan sebagai kepala sekolah di sekolah X dan tidak menempatkan Mr. X di sekolah lain yang sesuai dengan rekomendasi saya. Sebaliknya, kepada beliau saya mengatakan bahwa sejak awal saya sudah menginformasikan kepada dinas pendidikan selaku user, mengenai potensi terjadinya perilaku menyimpang yang bersangkutan. Untuk meminimalisir kejadian menyimpang tersebut, saya merekomendasikan untuk menempatkan yang bersangkutan di sekolah yang gurunya lebih heterogen.

Tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Mr. X pun akhirnya diberhentikan sebagai kepala sekolah karena harus menjalani proses hukum yang berlaku. But thats whatever, hasil asesmen psikologis ini memang sangat presisi dalam memprediksi kecenderungan perilaku seseorang, namun ia tidak cukup mampu untuk menentukan dimana yang bersangkutan akan ditempatkan, karena penempatan seorang calon itu menjadi domainnya user. Di sinilah letak masalahnya, karena tidak semua user memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dikeluarkan psikolog.

Nah, kembali kepada tren meningkatnya kejadian pelecehan seksual di dunia pendidikan akhir-akhir ini. Memang, kejadian pelecehan seksual ini ibarat membicarakan fenomena gunung es. Yang terlihat di permukaan dan diketahui oleh publik jumlahnya sangat sedikit, sedangkan yang tidak nampak di permukaan dan tidak diketahui oleh publik, jumlahnya luar biasa banyak. 

Sebagai ilustrasi, saya memiliki seorang sahabat sekaligus klien yang memiliki suami seorang dosen di perguruan tinggi negeri ternama, yang sebentar lagi menyandang predikat sebagai guru besar atau profesor. Kepada saya si sahabat itu bercerita bahwa suami dan kawan-kawannya sesama dosen (dosen pria tentunya), kerap terlibat dalam hubungan asmara terlarang dengan mahasiswi didiknya. Hubungan terlarang itu bahkan sudah sangat jauh dan dia sebagai istri sudah tidak bisa lagi menasehati perilaku suaminya. Nah!

Ilustrasi di atas kembali menegaskan kepada kita, bahwa dosen, ketua program studi, dekan, rektor, guru besar, guru, ataupun kepala sekolah adalah suatu posisi sosial yang memiliki bargaining kuat dibandingkan siswa atau mahasiswanya. Tenaga pendidik ini memiliki kemampuan "memaksa" para mahasiswa dan peserta didik untuk mengikuti segala (apapun) keinginan mereka. Karena jika tidak, mahasiswa dan peserta didik tersebut akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan secara akademik.

Itulah sebabnya, mengapa kemudian banyak kejadian pelecehan seksual oleh tenaga pendidik ini, acapkali berkaitan dengan aktivitas pendidikan, misalnya: konsultasi skripsi, tugas-tugas kuliah/sekolah, kehadiran siswa/mahasiswa, proyek bersama dosen dan mahasiswa, lingkungan kampus/sekolah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidaklah heran jika kejadian pelecehan seksual yang melibatkan seorang dekan di Universitas Negeri Riau dan ketua jurusan di Universitas Sriwijaya itu misalnya, berlangsung di lingkungan kampus yang diawali dari aktivitas pendidikan. Dan yang lebih parah lagi, (konon) aktivitas pelecehan itu dilakukan juga oleh dosen lain secara berjamaah.

Dari fenomena di atas, pada akhirnya saya meyakini bahwa semua kejadian ini hanyalah permukaan semata, karena kejadian yang sesungguhnya pasti jauh lebih banyak. Tanpa bermaksud mengabaikan peran peserta didik atau mahasiswa sendiri yang juga tidak jarang menjadi penyebab timbulnya perilaku ini, yang jelas pola rekrutmen tenaga pendidik yang lebih banyak mengukur kemampuan inteligensi dan akademik, diyakini sebagai entry point terjadinya perilaku menyimpang tersebut. Dan kalau saja calon tenaga pendidik itu sejak awal sudah diseleksi dan diketahui profil psikologisnya (dengan menggunakan asesmen psikologi tentunya), tentu saja perilaku-perilaku tersebut dapat dideteksi dan dieliminir sejak dini. 

Sebagai psikolog tentu saya ingin mengatakan begini, bahwa asesmen psikologis akan banyak membantu para user untuk mengetahui aspek tersembunyi dari setiap calon pendidik, yang tidak mungkin terlihat oleh alat ukur lain, seperti alat ukur inteligensi dan akademik. Oleh karena itu, wajar saja jika biaya asesmen psikologi ini relatif mahal, karena alat tes yang digunakan dalam asesmen itu memiliki "kemampuan" melihat dan mendeskripsikan profil seseorang secara tepat dan akurat. Mengapa? Karena pada asesmen psikologi tersebut, setiap peserta "dipaksa" untuk bekerja sesuai dengan keadaan dirinya tanpa terpengaruh dengan pekerjaan orang lain. Selain itu, tentu saja, setiap peserta akan sulit terhindar dari jawaban-jawaban bohong atau palsu, karena "setiap pikiran" peserta tes itu dapat dideteksi oleh masing-masing alat tes tersebut.

Jadi, menggunakan (kembali) pendekatan psikologis dalam sebuah proses rekrutmen tenaga pendidik adalah sebuah langkah penting dan tepat untuk mendeteksi dan mengeliminasi terjadinya berbagai tindak kekerasan dan penyimpangan seksual di kalangan pendidik di tanah air. Kalau begitu, siapkah Anda mengimplementasikannya? Itu sih, terserah Anda.

Indralaya menjelang siang, 08/12/2021